Rudy Sopa Berita 03 September 2026 4 kali Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, saat mengunjungi Pulau Metimiarang dalam rangka agenda reses masa sidang III DPRD Provinsi Maluku, Rabu (2/9/2026).

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta pemerintah memberikan perhatian serius, terhadap kebutuhan fasilitas prajurit yang bertugas di pulau-pulau terluar Maluku. 

Ia menilai, keterbatasan sarana pendukung dapat memengaruhi pelaksanaan tugas pengamanan wilayah perbatasan.

"Keterbatasan sarana di Pulau Metimiarang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dapat memengaruhi efektivitas pengawasan wilayah terluar Indonesia," tegas Yeremias, saat mengunjungi Pulau Metimiarang dalam rangka agenda reses masa sidang III DPRD Provinsi Maluku, Rabu (2/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Yeremias melihat langsung kondisi fasilitas pendukung personel TNI, yang bertugas di pulau terluar tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah, belum tersedianya Pos Penjagaan Pamputer permanen.

Selama ini, personel yang bertugas masih menggunakan rumah masyarakat, sebagai tempat tinggal. Kondisi tersebut kini menjadi persoalan, karena rumah yang ditempati akan kembali digunakan oleh pemiliknya, sehingga personel harus mencari tempat lain.

“Katong (kita) menempatkan prajurit di salah satu pulau terluar untuk menjaga wilayah negara, tetapi fasilitas dasar mereka masih sangat terbatas. Pos penjagaan permanen belum ada, sehingga selama ini mereka harus menumpang di rumah masyarakat. Sekarang pemilik rumah akan menggunakan kembali rumahnya, sehingga mereka harus pindah,” ujar Yeremias.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya terjadi mengingat personel yang ditempatkan di Metimiarang memiliki tugas strategis, dalam menjaga wilayah negara.

Persoalan lain yang disoroti adalah, belum tersedianya speedboat untuk mendukung kegiatan patroli. 

Padahal, sebagai wilayah kepulauan yang berada di kawasan perbatasan, mobilitas laut sangat dibutuhkan untuk melakukan pemantauan maupun merespons berbagai kejadian secara cepat.

Yeremias mengkhawatirkan, keterbatasan tersebut dapat menyulitkan personel, ketika terjadi aktivitas pencurian hasil laut maupun gangguan keamanan di wilayah perairan sekitar Metimiarang.

“Selain Pos Penjagaan, mereka juga tidak memiliki speedboat untuk patroli. Bagaimana mereka bisa bergerak cepat, kalau sewaktu-waktu ada ancaman atau pencurian hasil ikan di wilayah perbatasan,” tegasnya.

Ia mengingatkan, bahwa Metimiarang memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Karena itu, pengamanan kawasan tersebut harus didukung sarana yang sesuai, dengan kondisi geografisnya.

“Metimiarang ini bukan sekadar sebuah pulau, tetapi bagian dari wilayah terdepan Negara Republik Indonesia yang harus dijaga secara serius,” katanya.

Yeremias memberikan apresiasi kepada personel TNI yang tetap melaksanakan tugas di tengah keterbatasan fasilitas. 

Ia menilai, pengabdian tersebut harus dibalas dengan perhatian pemerintah, dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Menurutnya, keberadaan pos penjagaan permanen akan memberikan kepastian tempat bertugas bagi personel, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan di wilayah tersebut. 

Sementara speedboat dibutuhkan, agar personel memiliki kemampuan bergerak ketika harus melakukan patroli maupun menghadapi situasi darurat.

Karena itu, Yeremias menyatakan akan berkomunikasi dengan pihak terkait, untuk mendorong pembangunan Pos Penjagaan Pamputer secara permanen, dan pengadaan speedboat patroli di Pulau Metimiarang.

“Katong tidak boleh hanya meminta prajurit menjaga wilayah perbatasan, tetapi membiarkan mereka menjalankan tugas dengan keterbatasan. Mereka menjaga kedaulatan negara, sehingga fasilitas untuk menunjang tugas mereka juga harus menjadi perhatian,” kata Yeremias.

Ia berharap, persoalan tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam pelaksanaan reses, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah maupun instansi, yang memiliki kewenangan.

Bagi Yeremias, perhatian terhadap Metimiarang bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan personel TNI. 

Keberadaan fasilitas pengamanan yang memadai juga berkaitan dengan perlindungan wilayah perbatasan, sumber daya laut dan masyarakat yang tinggal di pulau terluar.

“Menjaga Metimiarang berarti menjaga batas wilayah negara, menjaga kekayaan laut Indonesia, menjaga masyarakat yang hidup di pulau terluar, sekaligus menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Yeremias.