MERINDU DPRD.COM, AMBON - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024.

LHP diserahkan, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian LHP BPK RI atas LKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, yang berlangsung di ruang paripurna, Rabu (28/5/2025).

LHP BPK ini diserahkan secara resmi oleh Slamet Kurniawan kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, dan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan daerah.

Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien di daerah, sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang baik. 

Menurutnya, APBD memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik.

“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak terlepas dari bagaimana keuangan daerah dikelola. APBD memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, semuanya harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, agar terhindar dari kekeliruan dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik,” kata Benhur.

Untuk itu Benhur berharap, hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemprov Maluku tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dan mencerminkan peningkatan kinerja tata kelola keuangan daerah.

"Rapat paripurna ini menjadi bagian dari proses pengawasan dan evaluasi DPRD, terhadap pelaksanaan APBD oleh eksekutif, sekaligus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah," tandas dia.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar