MERINDUDPRD.COM, AMBON - DPRD Provinsi Maluku meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, untuk mengajukan pembebasan efisiensi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto. 

"Hal ini berkaitan dengan kebijakan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2025, yang mengatur efisiensi anggaran, dan berdampak signifikan terhadap APBD Maluku yang terbatas," kata Anggota DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan, di Ambon, Rabu (19/3/2025).

Menurutnya, dengan APBD Provinsi Maluku yang hanya sebesar Rp 3,3 triliun, sebagian besar dana habis untuk pembayaran utang PT SMI sebesar Rp 137 miliar per tahun, hutang pihak ketiga sebesar Rp 72 miliar, serta belanja pegawai mencapai 60 persen dari anggaran.

"Hal ini menyisakan sedikit ruang bagi program-program pengentasan kemiskinan ekstrem, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Maluku," tegas dia.

Wattimury menilai, Maluku membutuhkan kebijakan khusus, untuk mengatasi kondisi keuangan yang sulit. 

Ia berharap, Gubernur dapat memanfaatkan kedekatannya dengan Presiden Prabowo. Mengingat, Lewerissa adalah Ketua DPD Gerindra Provinsi Maluku, sementara Prabowo Subianto adalah Ketua Umum DPP Gerindra.

Menurut Wattimury, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak diterapkan secara kaku di daerah, dengan kondisi ekonomi rentan seperti Maluku. 

"Dengan adanya tiga daerah yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, serta kualitas pendidikan yang masih tertinggal, kebijakan anggaran yang lebih fleksibel akan membantu percepatan pembangunan," ujar Wattimury.

Selain itu, lanjut Wattimury, Gubernur Maluku juga memiliki program pembangunan sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang membutuhkan anggaran besar. Jika ruang fiskal semakin sempit, maka program ini akan sulit direalisasikan.

Meski menghadapi tantangan berat, Wattimury meminta masyarakat, untuk  memberikan waktu bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk menunjukkan kinerja mereka. 

Ia juga menekankan pentingnya kerjasama, antara Pemda dan DPRD dalam mencari solusi terbaik bagi Maluku.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, usulan pembebasan efisiensi anggaran menjadi langkah strategis, agar pembangunan di Maluku tetap berjalan. 

"Kini, harapan ada pada Gubernur Hendrik Lewerissa untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Maluku ke depan," tandas Wattimury.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar