Fraksi Golkar Desak Pemprov Maluku Percepat Pemenuhan Layanan Dasar di Wilayah Terpencil
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Yunus Serang.
MERINDUDPRD.COM, AMBON - Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan perhatian lebih serius terhadap pemerataan layanan dasar, khususnya bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan, yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Yunus Serang, mengatakan pemerataan pelayanan dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat masih terdapat wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar.
Menurut Yunus, pembangunan di Maluku tidak boleh hanya terpusat pada wilayah perkotaan, atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah harus memastikan, masyarakat yang berada di pulau-pulau kecil, wilayah terluar dan daerah perbatasan juga memperoleh pelayanan dasar yang layak.
“Fraksi Golkar meminta pemerintah mempercepat pemerataan pelayanan listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan,” kata Yunus kepada wartawan, di Ambon, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai, akses terhadap pelayanan dasar merupakan bagian penting, dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah.
Khusus untuk Maluku sebagai provinsi kepulauan, kata Yunus, persoalan geografis tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemerataan pembangunan.
"Pemerintah perlu memiliki strategi khusus, yang menyesuaikan kebijakan pembangunan, dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau," ujar dia.
Selain pelayanan dasar, Fraksi Golkar juga mendorong pemerintah memperkuat konektivitas laut, udara dan darat.
Konektivitas yang baik dinilai menjadi fondasi penting, untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi antar pulau.
“Pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, wilayah terluar dan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Yunus mengatakan, pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar juga akan berdampak terhadap upaya pemerintah, dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, setiap program pembangunan yang dialokasikan melalui APBD harus diarahkan, untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.
Fraksi Golkar berharap, rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tetapi benar-benar ditindaklanjuti Pemprov Maluku, dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan berikutnya.
“Kebijakan pembangunan jangan hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi harus benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegas Yunus.
Ia menambahkan, Fraksi Golkar akan terus menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah, sekaligus memberikan dukungan terhadap kebijakan, yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Yang baik akan kita dukung. Yang belum baik akan kita koreksi. Yang harus diperbaiki akan kita ingatkan. Semuanya demi kepentingan Maluku,” tandasnya.
Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
