Rudy Sopa Berita 03 Maret 2026 2 kali Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo.

MERINDUDPRD.COM, AMBON - DPRD Provinsi Maluku kembali menyuarakan tuntutan kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar segera merilis hasil audit internal kasus dugaan fraud pada Program Kredit Cepat (Kece) di Unit BRI Pasahari, Kecamatan Seram Utara.

Lambatnya pengumuman hasil audit ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat, yang menekankan pentingnya transparansi dalam kasus yang melibatkan dana nasabah dan bank milik negara.

Pasalnya, Sampai saat ini DPRD belum menerima informasi resmi mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BRI Wilayah Makassar.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kasus ini, namun hingga hari ini belum ada kemajuan terkait hasil audit yang dinanti masyarakat.

"Sebagai bank milik negara, BRI memiliki kewajiban untuk transparan terhadap nasabah dan masyarakat luas. Banyak dari mereka yang tidak terlibat dalam dugaan penyalahgunaan tersebut, namun justru harus merasakan dampaknya dan menunggu kepastian mengenai nasabah mereka," tegas dia kepada wartawan, di Ambon, Selasa (3/3/2026). 

Alhidayat menegaskan, transparansi informasi menjadi kunci, agar para korban dapat memperoleh perlindungan hukum, dan kepastian atas hak-hak mereka sebagai nasabah. 

Ia juga mengungkapkan, bahwa hasil pemeriksaan awal yang dilakukan terkait dugaan fraud telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Masohi, untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami telah menanyakan jadwal pelaporan hasil audit dari tim BRI Makassar. Meskipun pemeriksaan awal sudah masuk ke kejaksaan, namun masyarakat khususnya para peserta Program Kredit Kece di Unit Pasahari berhak mengetahui detail hasil audit internal yang lebih komprehensif," ucapnya.

Untuk itu Alhidayat berharap, BRI dapat segera memberikan klarifikasi dan menyampaikan hasil audit secara terbuka, guna meredakan keresahan yang tengah terjadi di tengah masyarakat.