MERINDUDPRD.COM, AMBON - Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi menyoroti permasalahan penurunan signifikan pendapatan daerah dari sektor pajak tahun 2023 hingga 2025. 

Pada tahun 2025 saja, tercatat penurunan sekitar Rp 700 miliar dari target yang telah ditetapkan, sementara target pajak BBM dan Pajak Penggunaan Kendaraan Bermotor (PBBKB) tahun sebelumnya mencapai Rp 191 miliar.

 

"Situasinya sangat janggal. Secara logika, jumlah kendaraan di Maluku semakin bertambah setiap tahun, sehingga pajak yang terkait seperti PBBKB dan pajak BBM seharusnya juga meningkat. Namun data menunjukkan, justru terjadi penurunan yang terus berlanjut. Ini membuat kita harus bertanya, apakah jumlah kendaraan dan konsumsi BBM di daerah ini benar-benar menurun?," tanya Irawadi saat dihubungi dari Ambon, Kamis (5/2/2026).

 

Ia menekankan perlunya data akurat mengenai jumlah kendaraan di Maluku, baik mobil penumpang, bus, truk, sepeda motor, maupun kendaraan roda tiga. 

Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan data perbandingan yang jelas, untuk dapat melakukan analisis yang tepat.

 

"Untuk mengelola pendapatan daerah dengan baik, kita perlu data yang bisa diperbandingkan, tidak hanya dari laporan pemerintah daerah, tetapi juga harus sinkron dengan data dari Pertamina terkait penjualan BBM. Kita perlu memastikan, bahwa data yang disampaikan oleh kedua pihak sesuai dan tidak ada kesalahan, baik karena kesalahan teknis maupun disengaja, yang bisa mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima daerah," jelasnya.

 

Irawadi menambahkan, bahwa berbagai kemungkinan seperti kesalahan input data atau ketidaksesuaian informasi perlu diteliti secara mendalam, untuk menemukan akar masalah penurunan pajak tersebut.