Rudy Sopa Berita 17 Maret 2026 6 kali Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw.

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw mengimbau pihak terkait, untuk segera mengantisipasi kebutuhan transportasi mudik masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan pada daerah-daerah dengan komunitas muslim yang cukup besar, seperti Seram, Buru, dan Banda, yang setiap tahun mengalami peningkatan mobilitas warga saat musim mudik.

Kelilauw menegaskan, kesiapan armada transportasi, baik laut maupun darat, harus menjadi prioritas guna memastikan kelancaran arus mudik, serta menghindari lonjakan penumpang yang berpotensi menimbulkan masalah di lapangan.

"Meskipun kondisi transportasi saat ini terbilang normal, namun biasanya penumpukan penumpang akan terjadi menjelang tujuh hari sebelum Lebaran," tegas dia, saat dihubungi dari Ambon, Selasa (17/3/2026). 

Ia juga menyampaikan pengalaman tahun sebelumnya di Banda, dimana pihaknya melalui Komisi III telah berusaha menyelenggarakan program mudik gratis, setelah masyarakat tidak mendapatkan subsidi transportasi. Namun, program tersebut tidak mendapatkan respon yang diharapkan.

"Pengalaman tahun kemarin itu di Banda tidak dapat subsidi, lalu kemudian pemerintah daerah lewat Komisi III, kita berusaha untuk bikin satu, apa namanya, mudik gratis. Tapi akhirnya tidak ada penumpang juga sebenarnya. Pada saat itu mau berlayar, tidak ada penumpang. Padahal kita didemo," ujarnya.

Untuk tahun ini, Kelilauw menyebut, ada program mudik gratis menggunakan kapal yang dimiliki oleh Siong, namun program tersebut hanya akan beroperasi satu kali pada tanggal 13 Maret, dan hanya melayani beberapa daerah. 

Kondisi ini membuat masyarakat tidak memiliki alternatif lain selain menggunakan feri lintas, kendaraan darat, atau kapal-kapal sabuk.

"Ini, apa namanya, tidak ada alternatif lain kecuali harus kita lewat apa feri lintas, ada dengan mobil, ataupun dengan kapal-kapal sabuk," katanya.

Selain itu, ia juga menanyakan kapan kapal Sabuk 80 dapat kembali beroperasi, karena ketidaktersediaannya membuat masyarakat harus mengambil rute yang lebih panjang dan mahal. 

"Bayangkan saja, kalau naik Rp 100 ribu atau 50 ribu sampai di Bula. Tapi karena lewat Masohi, harus kasih keluarga lebih dari Rp 1 juta. Pulang pergi Rp 1,5 juta. Sementara gaji mereka itu hanya Rp 250 ribu per bulan," jelas Kelilauw. 

Namun demikian, Kelilauw memberikan apresiasi yang tinggi kepada kepala ASDP, atas kinerja yang telah diberikan dalam menangani berbagai permasalahan terkait.