MERINDUDPRD.COM, AMBON - Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Abdul Kelilauw menegaskan, untuk mendapat pengakuan, bahwa Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, maka perjuangan perlu dilakukan. 

"Status tersebut menjadi kunci utama, dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, melalui kebijakan transfer keuangan daerah yang lebih adil dari pemerintah pusat," kata Kelilauw, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (12/11/2025). 

Komisi III berada di Jakarta, untuk melakukan pertemuan dengan anggota Badan Anggaran dan Komisi II DPR RI, Ahmad Rizki Sadig. 

Ahmad Rizki Sadig, saat ini menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan. Ia juga merupakan anggota di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. 

Menurut Kelilauw, pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda yang diinisiasi oleh DPW Partai NasDem Provinsi Maluku, dalam rangka memperjuangkan aspirasi daerah kepulauan.

“Provinsi Maluku memiliki potensi besar, yang perlu diperjuangkan, agar transfer dana dari pusat ke daerah dapat dihitung lebih adil, terutama dengan memperhitungkan luas wilayah laut, yang menjadi bagian integral dari provinsi ini,” tegas dia. 

Menurutnya, aspirasi terkait pengakuan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, telah disampaikan langsung oleh DPRD Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat.

Untuk itu Kelilauw berharap, pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi geografis di Provinsi Maluku, yang didominasi wilayah perairan, sehingga alokasi dana transfer daerah bisa dihitung secara proporsional.

Selain itu, Kelilauw juga menyoroti peran strategis Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang baru saja dipercaya sebagai Ketua Koordinator 8 Provinsi Kepulauan di Indonesia. 

Bagi dia, kepemimpinan Lewerissa akan sangat berpengaruh dalam memperjuangkan kepentingan daerah kepulauan di tingkat nasional, terutama dalam pengalokasian anggaran.

“Aspirasi kami telah didengar oleh Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Rizki. Kami berharap, perjuangan menjadikan Maluku sebagai Provinsi Kepulauan bisa segera terealisasi,” harap Kelilauw

Kelilauw menyebut, DPRD Provinsi Maluku berkomitmen, untuk terus memperjuangkan hak-hak daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi, di wilayah-wilayah terpencil.

“Kami akan terus memperjuangkan, agar potensi besar yang dimiliki Maluku dapat dimaksimalkan, untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya

Dia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, DPRD, bahkan masyarakat Maluku berharap, dengan pengakuan resmi sebagai Provinsi Kepulauan, potensi kelautan dan perikanan dapat berkembang lebih pesat, melalui dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat.

Kedepan, lanjut dia, pembahasan mengenai status Provinsi Kepulauan akan terus dilanjutkan, dalam forum-forum resmi antara DPRD dan Pemprov Maluku.

"Dengan tujuan, agar kepentingan masyarakat Maluku benar-benar terakomodasi dalam kebijakan nasional," tandas Kelilauw.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar