MERINDUDPRD.COM, AMBON - Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menilai, pembenahan sektor pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh tingkatan pemerintahan. Evaluasi tersebut perlu mencakup semua jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP dan SMA.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi, Lucky Wattimury menyebut, Maluku menempati posisi ke-33 dari 38 provinsi dalam mutu pendidikan secara nasional. Menurutnya, bila lima provinsi di Papua tidak dihitung, posisi Maluku berada di urutan terbawah. 

“Capaian tersebut perlu menjadi perhatian bersama, terutama karena Maluku pernah dikenal memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Perbaikan perlu mencakup kemampuan peserta didik, kualitas tenaga pengajar, dan kecakapan pengelola sekolah,” kata Wattimury, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, persoalan pendidikan tidak bisa ditangani hanya dengan memusatkan perhatian pada SMA dan SMK. Dampak terhadap mutu pendidikan, kata dia, juga banyak berkaitan dengan kondisi PAUD, TK, SD, dan SMP, jenjang yang pengelolaannya melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.

Atas dasar itu, Komisi IV meminta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Maluku memperkuat kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku, serta dinas pendidikan di kabupaten dan kota. Koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar pembinaan sebagai bagian dari pelayanan dasar pendidikan dapat berlangsung terpadu.

“Kami mendorong BPMP menyiapkan alat ukur yang bisa menunjukkan perkembangan mutu secara objektif. Program yang disusun, perlu diikuti pelaksanaan nyata di daerah dan evaluasi rutin, untuk mengetahui dampaknya,” ujar dia.

Wattimury mengusulkan, agar para pemangku kepentingan kembali bertemu secara berkala. Forum lanjutan itu dapat digunakan, untuk meninjau sejauh mana rencana kerja terlaksana, dan bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan.

Selain evaluasi, BPMP diminta membantu menyelaraskan berbagai program pendidikan, termasuk sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sekolah nasional terintegrasi. Penyelarasan diperlukan, agar pelaksanaan program tidak memperlebar kesenjangan antar sekolah dan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dapat dirasakan lebih merata.

Wattimury menegaskan, bahwa perbaikan mutu pendidikan membutuhkan dukungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, sekolah, serta lembaga penjamin mutu. Kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah bersama DPRD juga diperlukan, agar pembenahan dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami berharap, forum berkala yang melibatkan BPMP dan para kepala dinas pendidikan dapat menjadi dasar evaluasi Bersama, serta menjaga agar program peningkatan mutu dijalankan secara konsisten,” tegas wattimury.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar