MERINDUDPRD.COM, AMBON - Komisi IV DPRD Provinsi Maluku meminta perhatian pemerintah daerah, lantaran beberapa sekolah di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) membutuhkan pembangunan gedung baru.

Komisi IV juga menemukan berbagai persoalan pendidikan di Kabupaten SBB, saat melakukan pengawasan di kabupaten setempat.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuanakotta/Tethool mengatakan, masalah lainnya yang penting diperhatikan, saat rapat bersama para kepala sekolah dan dewan guru yaitu, terkait kesejahteraan para guru.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian juga antara  lain, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru, serta kenaikan pangkat yang sudah diurus, namun belum juga ditindaklanjuti oleh BKD Provinsi Maluku.

“Nah, kemarin BKD sudah menyampaikan akan memfollow up apa yang disampaikan oleh para guru saat pengawasan berlangsung,” kata Saudah, saat dihubungi dari Ambon, Senin (10/3/2025).

Mengenai TPP, Saudah mengaku, hal ini kolektif bagi semua sekolah sehingga harus ada koordinasi antara sekolah satu dengan yang lain. Sehingga bisa memantapkan datanya ketika di upload secara kolektif untuk dicairkan.

“Untuk dinas provinsi, karena mendampingi kami melakukan pengawasan mereka sudah menjawab itu, dan ada beberapa hal terkait jam masuk kerja,” ucapnya.

Jam masuk guru di sekolah juga menjadi perhatian. Mereka meminta agar jam untuk melakukan absen pukul 07.30 WIT dari sebelumnya pukul 07.00 WIT. 

“Ini sudah dijawab oleh dinas, bahkan sudah dijelaskan oleh kabid untuk menyurati dinas untuk mempengaruhi kehadiran mereka,” ungkapnya.

Terkait fisik bangunan sekolah juga ada yang telah berdiri selama 45 tahun, dan hingga kini tak kunjung dibangun bangunan baru. Bahkan, sejumlah ruangan sempat retak akibat gempa.

“Misalnya SMA 1 SBB mereka butuh pembangunan gedung baru, sebab sudah 45 tahun berdiri dan kondisi gempa kemarin mengakibatkan banyak tembok ruangan yang retak, maka itu mereka minta pembangunan gedung baru, namun anggaran dari pusat hanya pada rehabilitasi bukan bangun baru. Mereka juga minta penambahan ruang kelas, ruang guru, aula serta pagar,” ujar dia.

Persoalan lain yang ditemukan yaitu, jabatan sejumlah kepala sekolah yang sampai saat ini masih berstatus Pelaksana tugas alias Plt.

“Kita akan berkoordinasi dengan pemerintahan yang baru, untuk segera didefinitifkan. Contoh paling dekat adalah, kita punya SMA Siwalima yang kepala sekolahnya sampai saat ini masih PLT, dan banyak kepala sekolah lainnya. Maka itu, mudah mudahan di 2025 ini dengan gubernur yang baru bisa mendefinitifkan seluruh kepala sekolah yang masih bersifat Plt,” harapnya.