MERINDUDPRD.COM, AMBON - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa menyampaikan visi pembangunan daerah dalam APBD 2026, di tengah sorotan terhadap potensi penurunan pendapatan daerah. 

Visi itu disampaikan Gubernur dalam sambutannya, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Minggu (30/11/2025) malam. 

Gubernur juga menjanjikan terobosan-terobosan strategis, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Gubernur lantas menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas kerjasama yang konstruktif dalam pembahasan APBD 2026. Ia mengaku, tantangan yang dihadapi daerah akibat proyeksi penurunan pendapatan, namun menegaskan komitmennya untuk mencari solusi inovatif dan efektif.

"Kita harus berani keluar dari zona nyaman, dan mencari sumber-sumber pendapatan baru. Potensi Maluku sangat besar, mulai dari sektor perikanan, pariwisata, hingga energi. Kita akan fokus pada pengembangan sektor-sektor ini secara berkelanjutan," ujar Gubernur.

Gubernur juga menyoroti pentingnya investasi dalam infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, untuk membuka aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil. 

Selain itu, ia juga menjanjikan peningkatan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Maluku.

Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun memberikan sejumlah catatan kritis terhadap rancangan APBD 2026. 

Benhur mengingatkan, agar Pemerintah Daerah tidak hanya fokus pada proyek-proyek mercusuar, tetapi juga memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat.

Watubun juga meminta, agar prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dasar, dan peningkatan kualitas hidup warga Maluku.

"Kami mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mencari terobosan pembangunan, tetapi jangan sampai melupakan prioritas utama, yaitu kesejahteraan masyarakat. APBD harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil, dengan meningkatkan alokasi untuk program-program pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan peningkatan pelayanan publik," tegas dia.

Watubun juga menyoroti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dia meminta, agar Pemerintah Daerah memastikan, bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Maluku.

"Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku ini menjadi momentum penting, untuk menyelaraskan visi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, diharapkan APBD 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkeadilan," harap Watubun. 

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar