MERINDUDPRD.COM, AMBON - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa-Abdullah Vanath bisa melanjutkan pembangunan di Maluku, dan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat, DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda serta  seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), agar pelaksanaan program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dapat diwujudkan, untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Mendagri dalam sambutannya tertulisnya, yang dibacakan Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Otonomi Daerah, Imelda, saat rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka pidato perdana Gubernur Maluku masa jabatan 2025-2030, yang dirangkaikan dengan acara Serah Terima Jabatan (Sertijab), yang berlangsung di ruang rapat paripurna gedung DPRD Provinsi Maluku, Rabu (5/3/2025).

"Pelantikan Saudara sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada saudara, untuk mengemban amanah dan tanggung jawab, dalam.mengsejahterkan masyarakat di daerah yang akan saudara pimpin," ujar Karnavian.

Untuk itu, Mendagri meminta kepada Lewerissa dan Vanath, untuk bisa menjalankan amanat ini dengan penuh integritas, profesionalisme, dan komunikasi, guna menghadirkan kemajuan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Mendagri juga memberikan apresiasi atas pencapaian pembangunan di Maluku selama ini, yang dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi Maluku Triwulan IV tahun 2024, yang mencapai 6,24 persen.

"Angka inflasi Maluku per Maret 2025 yaitu, 1,33 persen. Semua itu tidak luput dari hasil kerja keras seluruh aparat pemerintah, dan masyarakat Maluku yang saya banggakan," ujar dia.

Hal ini, lanjut Mendagri, tentunya dapat mendukung perwujudan dari visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045, beserta 8 misi Astacita, dan 17 program prioritas yang diharapkan Presiden dan Wakil Presiden RI.

Oleh karena itu, dalam rangka sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, maka Mendagri berharap, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk dapat mengkoordinasikan seluruh kabupaten/kota, untuk tetap menyelaraskan setiap kebijakan program dan kegiatan daerah, dengan pemerintah pusat melalui komitmen bersama dengan seluruh stakeholder, serta komunikasi yang intens antar tingkatan pemerintah.

Selanjutnya, dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, yang ditetapkan tanggal 22 Januari 2025, maka diharapkan Pemprov Maluku dapat melakukan efisiensi belanja birokrasi, dan mendukung belanja produktif pada program-program, yang berdampak pada peningkatan PAD, laju pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian tujuan nasional.

"Melalui momentum yang baik ini, terdapat beberapa atensi yang perlu untuk menjadi perhatian saudara Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja dilantik, yaitu pertama, mensinkronkan, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan transmisi pemerintahan baru, dengan memastikan kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung penuh program prioritas pemerintah pusat, melalui langkah-langkah nyata yang selaras dengan misi Astacita," pungkas Mendagri.

Yang kedua, lanjut Mendagri, memfasilitasi dan menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Provinsi Maluku, secara akuntabel dan transparan.

Ketiga, memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi di Provinsi Maluku, serta melakukan efisiensi terhadap seluruh anggaran yang bersumber dari negara, sehingga lebih fokus terhadap program-program yang selaras untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

"Keempat, membangun komunikasi dan koordinasi, serta bersinergi dengan seluruh pihak, mulai dari pemerintah pusat, unsur DPRD Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, para bupati/wali kota hingga toko agama, tokoh adat dan masyarakat, agar tercipta kondisi politik dan keamanan yang baik, sehingga program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif dan efesien, demi kesejahteraan masyarakat Maluku," tandas Mendagri.