Rudy Sopa Berita 28 Januari 2026 26 kali Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar.

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar mengangkat sejumlah permasalahan krusial yang terjadi di Maluku, khususnya di Kota Ambon yakni, masalah pengelolaan Pasar Mardika, dan pelayanan di SPBU Kebun Cengkeh, di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang menjadi kekhawatiran masyarakat.

Nita mengungkapkan, bahwa pengelolaan Pasar Mardika hingga kini masih menjadi polemik di kalangan masyarakat. 

Ia menyoroti kebingungan, terkait pihak yang berwenang mengambil retribusi, apakah dari provinsi atau kota, serta keluhan pedagang mengenai ketidakjelasan dalam sistem pembayaran.

"Kita sering melihat pedagang mengeluh, dan ada juga sebagian yang belum membayar kewajiban mereka, meskipun sudah menempati lokasi. Jika memang ada yang tidak mau membayar, harus ada langkah tegas, yaitu keluarkan mereka dari lokasi. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena akan menjadi contoh buruk," tegasnya kepada wartawan, di Ambon, Rabu (28/1/2026). 

Nita juga mengingatkan, bahwa saat kunjungan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu, pasar tersebut terlihat sangat rapi dan bersih. 

Namun, setelah kunjungan selesai, kondisi pasar kembali seperti sediakala, atau bahkan mirip "kapal tidur", seperti yang sering diucapkan masyarakat Kota Ambon.

"Saya sebagai ibu rumah tangga yang sering ke pasar melihat betul kondisi ini. Jika ada ketegasan untuk menempatkan semua pedagang di dalam ruangan, pembeli pasti akan mencari barang di dalam. Masalahnya adalah kurangnya ketegasan, sehingga banyak pedagang yang berjualan di luar, dan menyebabkan kemacetan di jalan yang seharusnya digunakan untuk lalu lintas," jelasnya.

Selain masalah pasar, Nita juga mengajak Pertamina sebagai mitra kerja Komisi II, untuk memperhatikan pelayanan di SPBU Kebun Cengkeh.

Menurutnya, antrian kendaraan yang ingin mengisi bensin seringkali membentang ke jalan raya dan menyebabkan kemacetan parah, terutama di dua arah jalan menuju atas dan bawah.

"Kami mohon, agar Pertamina mempertegas batasan area antrian, untuk pengisian bensin. Apalagi bulan puasa akan segera tiba, pastinya kebutuhan akan bahan bakar akan meningkat. Harapannya, segera dilakukan penyesuaian agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah," sebut dia. 

Sebagai wakil rakyat, lanjut Nita, pihaknya siap bekerja sama dengan semua pihak terkait, untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang diangkat tersebut.