MERINDUDPRD.COM, AMBON - Karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan menuntut pemerintah menghadirkan sistem pelayanan publik yang lebih adaptif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw menilai, pola pelayanan yang diterapkan di wilayah kontinental tidak bisa sepenuhnya diberlakukan di daerah kepulauan.

Menurut Rahakbauw, pemerintah harus memikirkan pola pelayanan yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis, sehingga masyarakat tidak terus dibebani persoalan jarak, transportasi, maupun biaya ketika membutuhkan pelayanan dasar.

“Perbedaan pelayanan publik antara wilayah kontinental dan wilayah kepulauan itu berbeda. Karena itu, kita sangat konsen bagaimana mengakomodasi berbagai persoalan pelayanan publik, agar ke depan pelayanan yang diberikan penyelenggara bisa maksimal dan benar-benar menjangkau masyarakat,” tegas Rahakbauw, saat dihubungi dari Ambon, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi salah satu landasan DPRD Provinsi Maluku, dalam mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pelayanan Publik. Regulasi ini diarahkan, untuk membangun sistem pelayanan yang lebih merata dengan mempertimbangkan persoalan aksesibilitas di wilayah kepulauan.

Rahakbauw menjelaskan, perhatian terhadap pemerataan layanan harus mencakup berbagai urusan pemerintahan, yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), hingga pelayanan sosial.

“Persoalan semakin kompleks, ketika masyarakat tinggal di wilayah yang belum didukung sarana transportasi darat, laut maupun udara secara memadai. Situasi tersebut membutuhkan inovasi dari penyelenggara pelayanan, agar warga tetap dapat memperoleh haknya tanpa harus menempuh perjalanan yang sulit,” kata Rahakbauw.

Karena itu, kata dia, Ranperda Pelayanan Publik diharapkan tidak hanya mengatur standar pelayanan secara administratif, tetapi juga mendorong pemerintah menghadirkan mekanisme pelayanan yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Dalam penyusunannya, lanjut Rahakbauw, Bapemperda DPRD Provinsi Maluku telah menggelar uji publik dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari kalangan Pascasarjana Hukum, sarjana ilmu hukum, akademisi, mahasiswa hingga Ombudsman.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut dimaksudkan, untuk memperkaya substansi rancangan regulasi, sekaligus memastikan ketentuan yang disusun memiliki landasan hukum dan relevansi terhadap persoalan pelayanan yang dihadapi masyarakat.

Rahakbauw mengatakan, saat ini pembahasan telah memasuki tahapan pra penyelarasan antara Bapemperda dan tim penyusun. Tahapan tersebut penting, untuk menyamakan pemahaman mengenai konsep, substansi, serta arah pengaturan dalam Ranperda.

“Kita melakukan pra penyelarasan. Konsep berpikir harus disamakan terlebih dahulu, melalui diskusi bersama Bapemperda, mulai dari penyusunan, undang-undang, sampai istilah-istilah dalam rancangan peraturan daerah, termasuk sistem pelayanan dan sistem pelayanan berbasis elektronik,” jelasnya.

Selain menyelaraskan konsep hukum, pembahasan juga mencakup sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai sistem pelayanan konvensional maupun pelayanan berbasis elektronik turut menjadi perhatian, agar regulasi tersebut dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, Rahakbauw menyebutkan, Ranperda Pelayanan Publik disiapkan sebagai regulasi umum yang dapat menjadi payung hukum penyelenggaraan pelayanan publik, baik pada tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota.

Meski menjadi acuan bersama, pemerintah kabupaten dan kota tetap diberikan ruang untuk mengembangkan kebijakan teknis, sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

“Dengan pola tersebut, standar penyelenggaraan pelayanan publik di Maluku diharapkan memiliki keselarasan, tetapi tetap memberikan fleksibilitas dalam penerapannya di tengah perbedaan kondisi geografis antar daerah,” harap Rahakbauw.

Rahakbauw berharap, pembahasan Ranperda ini dapat menghasilkan regulasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan pemerintah.

Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak cukup diukur dari tersedianya kantor dan fasilitas pemerintahan, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memastikan masyarakat di wilayah sulit dijangkau memperoleh pelayanan yang layak.

“Kami mendorong, agar Ranperda tersebut nantinya menjadi dasar penguatan tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan,” tandas Rahakbauw.

Bagi Rahakbauw, tantangan geografis Maluku harus dijawab melalui kebijakan yang tepat, sehingga masyarakat di pulau-pulau terluar dan daerah terpencil memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan pelayanan pemerintah.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar