MERINDUDPRD.COM, AMBON - Persoalan aktivitas pertambangan CV Batu Seram Jaya di Negeri Laimu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), kini meluas pada dugaan belum jelasnya pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Hasyim Rahayaan meminta, agar aspek perpajakan hingga kontribusi perusahaan terhadap daerah ditelusuri secara menyeluruh.

Rahayaan mempertanyakan, apakah seluruh kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan atau justru terdapat persoalan dalam pengelolaan penerimaan dari aktivitas perusahaan.

“Pertanyaannya, ini CV Batu Seram Jaya bayar pajak atau tidak, bayar ke siapa? Jangan sampai ini masuk di kantong pribadi,” tegasnya saat dihubungi dari Ambon, Jumat (13/11/2026).

Menurut Rahayaan, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara terbuka, agar tidak menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan hasil usaha pertambangan. Ia meminta instansi terkait menjelaskan status administrasi perusahaan, kewajiban pajak, serta kontribusi yang seharusnya diterima pemerintah.

Selain persoalan pajak, Rahayaan juga menaruh perhatian terhadap informasi mengenai pengiriman material hasil tambang ke luar daerah menggunakan kapal tongkang.

Informasi tersebut disampaikan kuasa hukum masyarakat Negeri Laimu, H. Djamaludin Koedoeboen, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Maluku, Rabu (11/11/2026).

Rahayaan menilai informasi mengenai aktivitas pengangkutan material itu perlu diklarifikasi, terutama menyangkut legalitas kegiatan penambangan, dan izin pengangkutan hasil tambang.

Ia meminta seluruh rangkaian kegiatan perusahaan diperiksa, sehingga dapat diketahui apakah operasional yang berlangsung telah memenuhi persyaratan administrasi, dan ketentuan perundang-undangan.

Di sisi lain, Rahayaan turut mempertanyakan dasar penguasaan lahan yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas penambangan. Menurutnya, persoalan status tanah seluas 647 hektare di Negeri Laimu harus mendapat kepastian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Saya minta jawabannya langsung, apakah yang disengketakan ini terdaftar atau tidak? Tanah yang disengketakan hari ini 600 hektare lebih itu apa terdaftar atau tidak, khususnya di Maluku dulu,” ujarnya.

Rahayaan menegaskan, kejelasan status administrasi tanah menjadi hal mendasar sebelum pemerintah dan pihak terkait mengambil langkah lebih jauh terhadap aktivitas perusahaan. Bahkan, ia menilai kegiatan penambangan tersebut patut dipersoalkan, apabila tidak didukung legalitas penguasaan lahan yang jelas.

“Saya anggap penambangan yang dilakukan itu ilegal. Maaf saya sampaikan, kalau mengerucut dari pembicaraan beberapa orang kemarin, ini ilegal. Saya anggap ini penyerobotan,” katanya.

Rahayaan juga mengungkapkan dugaan adanya praktik mafia tanah dalam persoalan tersebut. Karena itu, ia meminta DPRD tidak hanya mengandalkan keterangan para pihak dalam rapat, tetapi melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya.

“Saya meminta pimpinan DPRD segera mengagendakan kunjungan lapangan, dengan melibatkan instansi teknis dan pihak terkait. Ini kejahatan dan ada mafia di sini. Saya anggap ada mafia tanah di sini. Jadi saya harap kita on the spot,” tegasnya.

Selain itu, Rahayaan meminta Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah ikut mengawal persoalan tersebut, agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.

Ia juga mengingatkan, agar berbagai dokumen hukum yang disampaikan kuasa hukum warga, termasuk putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht dan putusan Mahkamah Konstitusi, diperiksa sebagai bagian dari penelusuran sengketa.

“Kalau kita lihat persoalan yang disampaikan Pak Djamaludin kemarin, ini kan sudah menang, juga sudah dianggap inkracht. Putusan pengadilan sudah selesai, kemudian putusan MK sudah selesai. Jadi tidak salah juga,” ungkapnya.

Menurut Rahayaan, kunjungan langsung ke Negeri Laimu menjadi penting, untuk menguji seluruh informasi yang berkembang, mulai dari status tanah, aktivitas penambangan, pengangkutan material hingga kewajiban perusahaan terhadap pemerintah.

Untuk diketahui, RDP Komisi I DPRD Provinsi Maluku pada Rabu (11/11/2026) menghadirkan Direktur CV Batu Seram Jaya, Ronny Q. P., Kantor Hukum Djamaludin Koedoeboen dan Partners, Raja Negeri Laimu, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah, perwakilan Kanwil BPN Provinsi Maluku, Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, serta perwakilan Polres Maluku Tengah. Pertemuan tersebut membahas aktivitas penambangan di atas lahan seluas 647 hektare yang menjadi objek sengketa antara pihak-pihak terkait.

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar