Sahertian Minta Pemkot Ambon Intensifkan Koordinasi dengan Pemprov Maluku
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian.
MERINDUDPRD.COM, AMBON - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon didorong, untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, guna memperjuangkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Sinergi kedua pemerintah dinilai menjadi langkah penting, agar kebutuhan pembangunan di Kota Ambon mendapat perhatian dalam program prioritas provinsi.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian mengatakan, Pemkot Ambon memiliki peran strategis dalam menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada Pemprov Maluku, terutama menyangkut kebutuhan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi.
“Salah satu persoalan yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan adalah, kondisi sejumlah ruas jalan di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, yang hingga kini belum mendapatkan penanganan meskipun telah berulang kali diusulkan,” tegas Sahertian kepada wartawan di Ambon, Kamis (19/11/2026).

Ary menilai, komunikasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi perlu ditingkatkan, agar usulan pembangunan tidak hanya disampaikan, tetapi juga mendapat perhatian dalam proses penentuan program dan alokasi anggaran.
"Pemkot juga harus menjadi corong untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah provinsi. Apa yang menjadi persoalan di lapangan harus dikomunikasikan, supaya bisa menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan," ujarnya.
Menurutnya, persoalan infrastruktur tidak dapat dilihat hanya dari aspek kewenangan pemerintahan. Meskipun terdapat pembagian tanggung jawab antara pemerintah kota dan provinsi, kepentingan masyarakat tetap membutuhkan koordinasi agar penyelesaiannya tidak terhambat oleh batas administrasi.

Ary menjelaskan, usulan penanganan jalan di Kecamatan Nusaniwe telah beberapa kali disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Namun, hingga November 2026, pekerjaan perbaikan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.
Ia mengakui, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan kebijakan efisiensi turut memengaruhi pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Meski demikian, kondisi tersebut perlu diikuti dengan komunikasi yang terbuka mengenai kebutuhan dan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan usulan.
“Saya berharap, pemerintah kota dapat memperkuat koordinasi dengan instansi teknis pemerintah provinsi, sehingga kebutuhan infrastruktur di wilayah perkotaan tidak terabaikan dalam agenda pembangunan provinsi,” harap Sahertian.
Ia juga mengingatkan, bahwa infrastruktur jalan memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari mobilitas warga hingga kelancaran kegiatan ekonomi. Karena itu, menurutnya, sinergi antar pemerintah menjadi salah satu faktor penting, agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
“Harapan kami, melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif, persoalan jalan di Kecamatan Nusaniwe dapat memperoleh kepastian penanganan, dan tidak terus menjadi aspirasi yang berulang tanpa penyelesaian,” tandas Sahertian.
