MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku Ary Sahertian menyampaikan kekhawatiran, terkait pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sebesar Rp1,5 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). 

Selain menekankan pemerataan penyaluran, ia juga mengangkat isu penting tentang pencegahan kebocoran dana, dan tantangan implementasi di daerah kepulauan.

Menurut Ary, pinjaman tersebut telah disetujui setelah melalui evaluasi keuangan mendalam, namun menekankan bahwa proses itu tidak berarti akhir dari tanggung jawab DPRD. 

"Persetujuan hanyalah awal. Yang lebih penting adalah, bagaimana dana ini dijalankan dengan baik, tanpa kebocoran, dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," ujarnya kepada wartawan, di Ambon, Kamis (4/12/2025). 

Ia mengaku, isu kebocoran dana dalam proyek pembangunan selalu menjadi kekhawatiran masyarakat Maluku. Beberapa kasus di masa lalu, membuat rakyat waspada terhadap penggunaan dana besar seperti ini. 

"Kita tidak mau mengulang kesalahan masa lalu. DPRD akan membentuk tim pengawasan khusus, yang akan memantau setiap tahap penyaluran dan implementasi program," tegasnya.

Tentang tantangan di daerah kepulauan, menurut Ary, biaya operasional dan transportasi antar pulau akan menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam penyaluran dana. 

"Maluku memiliki ribuan pulau. Jadi, menyalurkan program ke setiap kabupaten/kota tidak semudah di daerah daratan. Kita harus menyusun strategi yang efisien, agar dana tidak terbuang di biaya administratif, atau transportasi yang berlebihan," katanya.

Ia juga menambahkan, bahwa beberapa tokoh masyarakat dan organisasi sipil telah menyampaikan harapan mereka terkait pinjaman ini, antara lain agar sebagian dana dialokasikan untuk program pemberdayaan nelayan dan petani, yang merupakan tulang punggung ekonomi Maluku. 

"Kita harus mendengarkan suara masyarakat. Banyak dari mereka menginginkan dana ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sektor primer, yang banyak menyentuh rakyat," jelasnya.

Seperti sebelumnya, Ary tetap menegaskan bahwa pemerataan penyaluran ke seluruh kabupaten/kota harus menjadi prioritas.

"Tidak boleh ada daerah yang ketinggalan. Baik itu Buru, Tual, Seram, maupun Ambon, semua harus mendapatkan manfaat yang adil. Ini adalah janji kita kepada rakyat Maluku," tutupnya

Berikan Komentar

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin

Kirim Komentar