Taborat Pastikan Pembangunan Air Bersih Alusi Tetap Diperjuangkan
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Andreas JW Taborat, saat bertemu masyarakat Desa Alusi Kelaan, Alusi Bukjalim dan Alusi Tamrian, dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026, Selasa (1/9/2026).
MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Andreas JW Taborat memastikan, rencana pembangunan jaringan air bersih di wilayah Alusi, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tetap menjadi perhatian, meski realisasinya harus tertunda, karena keterbatasan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Taborat, saat dihubungi dari Ambon, Kamis (3/9/2026). Hal sama juga telah disampaikan Taborat, dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun 2026 bersama masyarakat Desa Alusi Kelaan, Alusi Bukjalim dan Alusi Tamrian, Selasa (1/9/2026).
Taborat menjelaskan, program air bersih tersebut, sebelumnya telah masuk dalam perencanaan dengan nilai sekitar Rp5 miliar. Namun, realisasinya harus tertunda, karena kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terdampak kebijakan efisiensi.
“Pertama saya harus minta maaf. Berdasarkan data air bersih sudah masuk, namun harus tertunda karena keterbatasan anggaran. Pinjaman ke PT SMI yang diusulkan tak memenuhi target, sehingga berdampak pada sejumlah pembangunan termasuk air bersih di Alusi,” kata Taborat.
Menurutnya, penundaan tersebut bukan berarti kebutuhan air bersih masyarakat diabaikan.
Ia mengaku, masih akan berupaya mengawal program tersebut, agar dapat kembali masuk dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran.
“Memang mengecewakan, tetapi ini harus disampaikan agar masyarakat ketahui. Olehnya itu, saya meminta maaf atas hal ini sebab terhadap kondisi ini belum diketahui, apakah tahun depan bisa jalan atau tidak, tapi kami coba kawal,” ujarnya.
Taborat menyebut, persoalan air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, yang harus mendapat perhatian pemerintah.
Terlebih, kesulitan memperoleh air semakin dirasakan masyarakat, ketika memasuki musim kemarau.
Karena itu, ia meminta masyarakat tetap menyampaikan kebutuhan tersebut melalui mekanisme yang tersedia, dan bersama-sama mengawal proses pengusulannya.
Ia juga menegaskan, bahwa kondisi keterbatasan anggaran harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, agar tidak muncul janji yang tidak dapat direalisasikan.
“Kita harus terbuka kepada masyarakat. Kalau memang belum ada anggaran, harus disampaikan, bahwa belum ada. Tetapi bukan berarti kita berhenti memperjuangkannya,” katanya.
Berikan Komentar
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun). Komentar akan ditampilkan setelah disetujui oleh Admin
