Rudy Sopa Berita 22 September 2026 20 kali Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (21/9/2026).

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun menilai, ketersediaan listrik dan jaringan telekomunikasi menjadi penopang utama layanan pendidikan, kesehatan, serta sosial bagi masyarakat Maluku.

Demikian disampaikan Watubun, dalam rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Maluku, PT Telkomsel, serta PT PLN Maluku, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (21/9/2026).

Forum tersebut membahas kebutuhan penguatan infrastruktur kelistrikan dan telekomunikasi pada sejumlah wilayah kepulauan di Maluku.

Watubun mengatakan, pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya berkaitan dengan konektivitas, tetapi juga menopang kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial, khususnya bagi warga di pulau-pulau terluar dan terpencil.

“DPRD mengapresiasi kinerja PT Telkomsel bersama PLN, yang telah membantu masyarakat Maluku dalam pembangunan tower dan jaringan listrik, sehingga warga bisa menikmati layanan dasar, untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah sosial,” kata Watubun.

Watubun menyebut, masih ada daerah yang membutuhkan pengembangan jaringan internet, namun terkendala pasokan listrik. 

Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya (MBD), dan wilayah Maluku Selatan.

“Ketersediaan listrik menjadi salah satu faktor penting, dalam mendukung pengembangan infrastruktur jaringan komunikasi, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan,” ujarnya.

Karena itu, Watubun mendorong PLN, untuk terus berkoordinasi dengan Telkomsel dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut dibutuhkan, agar pembangunan jaringan listrik dapat berjalan seiring dengan peningkatan layanan komunikasi, dan internet bagi masyarakat.

Dia juga meminta, kebutuhan energi untuk pengoperasian infrastruktur telekomunikasi menjadi perhatian bersama. 

Menurut Watubun, sinergi antar lembaga perlu dipastikan agar masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau dapat menikmati akses internet secara merata.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Maluku turut membahas peluang pemanfaatan menara telekomunikasi, yang dibangun melalui program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

Watubun menyatakan, DPRD mendukung langkah Dinas Kominfo dan Telkomsel untuk mengoptimalkan infrastruktur itu, demi memperluas jangkauan layanan internet.

Meski demikian, Watubun mengingatkan, bahwa pemanfaatan menara BAKTI perlu didahului kajian menyeluruh, serta melibatkan PLN, Telkomsel, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat.

“Kami mendukung Dinas Kominfo dan Telkomsel, agar secara bersama membicarakan hal ini dengan pemerintah pusat, agar dapat dimanfaatkan. Namun, perlu ada kajian yang mendalam bersama pihak Telkomsel dan PLN, agar proses pemanfaatannya tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah,” tegas Watubun.