MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Jeffry Yaran meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku, tidak hanya memastikan pengoperasian kapal cepat PT Dharma Indah pada rute Ambon-Saumlaki, tetapi juga mengawasi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Yaran menegaskan, bertambahnya armada yang melayani Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), tidak boleh membuat pengawasan terhadap kualitas layanan menjadi terabaikan. Pemerintah melalui instansi teknis harus memastikan operasional kapal berjalan dengan memperhatikan kelayakan, keselamatan, dan kebutuhan penumpang.

"Dinas Perhubungan tidak boleh melepas begitu saja, namun harus ikut mengawasi kelayakan operasional kapal cepat ini, termasuk kelayakan dan ketercukupan pelayanan makanan bagi para penumpang selama dalam pelayaran," ujar Yaran, saat dihubungi dari Ambon, Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan, pengawasan tersebut penting, mengingat perjalanan Ambon menuju Saumlaki membutuhkan waktu sekitar dua hari satu malam. Dalam kondisi demikian, ketersediaan fasilitas pendukung, termasuk konsumsi penumpang, harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah maupun pihak operator.

Yaran mengaku, banyak menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan makanan di atas kapal. Berdasarkan informasi yang disampaikan penumpang, fasilitas makan yang diberikan selama perjalanan disebut hanya satu kali.

Persoalan ini, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, agar pelayanan transportasi laut tidak hanya dinilai dari tersedianya armada, tetapi juga dari pemenuhan kebutuhan masyarakat selama perjalanan.

Ia secara khusus meminta Kepala Dinas Perhubungan Maluku, Semuel Huwae bersama jajarannya, untuk melakukan pemantauan terhadap pelayanan kapal cepat tersebut. Pengawasan diharapkan tidak sebatas pemeriksaan administratif, tetapi juga menyentuh kondisi pelayanan yang benar-benar dirasakan penumpang.

"Kami menyambut sangat baik keputusan Dirut PT Dharma Indah yang mau mengalihkan armadanya ke Tanimbar. Namun, kami meminta kepada Bos John de Qelju, agar masalah pelayanan di atas kapal benar-benar diperhatikan, terutama layanan makanan yang harus memenuhi standar gizi," katanya.

Yaran menilai, koordinasi antara pemerintah daerah dan manajemen perusahaan diperlukan, untuk mencegah keluhan serupa terus berulang. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan konsumsi penumpang terpenuhi, sedangkan pemerintah menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

Di sisi lain, ia mengapresiasi keputusan Direktur Utama PT Dharma Indah, John de Qelju mengalihkan armada, untuk melayani masyarakat Kepulauan Tanimbar. Kehadiran kapal tersebut dinilai dapat menambah pilihan transportasi bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan kapal PT Pelni dan kapal Perintis.

Namun, Yaran mengingatkan, bahwa peningkatan konektivitas antar pulau harus berjalan seiring dengan peningkatan standar pelayanan. Masyarakat sebagai pengguna jasa berhak memperoleh perjalanan yang aman, nyaman, serta didukung fasilitas yang memadai.

Ia berharap, Dinas Perhubungan Maluku segera memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut, sehingga pengoperasian armada PT Dharma Indah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Tanimbar.

“Kepercayaan masyarakat terhadap transportasi laut sangat ditentukan oleh konsistensi perusahaan dalam memberikan pelayanan, dan keseriusan pemerintah dalam melakukan pengawasan,” tandas Yaran.