Rudy Sopa Berita 15 Januari 2026 7 kali Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias.

MERINDUDPRD.COM, AMBON - Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias menyoroti sejumlah permasalahan dalam sektor pendidikan di Maluku. Permasalahan tersebut antara lain, kasus masalah moral pada kepala sekolah, pimpinan sekolah yang jarang hadir di tempat tugas, serta ketidakmerataan penempatan guru di berbagai wilayah. 

Meskipun urusan pendidikan berada di bawah naungan Komisi IV, Anos menegaskan, bahwa Komisi I turut memberikan perhatian, karena menyangkut masa depan generasi Maluku.

“Kami telah mendapati kondisi yang tidak menguntungkan di beberapa sekolah, mulai dari kepala sekolah yang kurang profesional, bahkan memiliki masalah moral, hingga yang jarang ditemui di lokasi tugas. Banyak keluhan yang datang dari masyarakat dan ini tidak bisa kita abaikan,” ujar Anos kepada kepada wartawan, di Ambon, Kamis (15/1/2026).

Sebagai contoh, ia menyebutkan SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya (MBD), yang menurut laporan masyarakat memiliki kepala sekolah dengan masalah moral.

“Seorang pemimpin pendidikan harus menjadi teladan. Jika ada masalah moral seperti yang dilaporkan, kita perlu menilai apakah ia masih layak memimpin sekolah tersebut,” katanya.

Anos juga mengangkat kasus sebuah SMK di Luang Timur, di mana kepala sekolahnya dilaporkan jarang berada di sekolah. Meskipun pengaduan telah disampaikan, hingga kini belum ada tindakan nyata dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku.

“Kepala sekolah adalah kunci, dalam menjalankan sistem pendidikan di sekolah. Jika mereka tidak ada di tempat, bagaimana bisa menjamin kualitas pendidikan dan mengelola sekolah dengan baik?,” tanya Anos.

Selain itu, Anos menyebutkan, beberapa guru juga ditemukan sering keluar masuk daerah tanpa mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap siswa. Ia mengimbau Disdikbud, untuk lebih ketat dalam mengawasi perilaku tenaga pendidik

Dalam hal tenaga honorer, Anos mengungkapkan adanya kasus di salah satu SMA di Suli, di mana seorang honorer telah bekerja lebih dari lima tahun dengan semua dokumen yang lengkap, namun tidak dapat mengikuti pengangkatan PPPK tahap ketiga. 

"Karena kendala regulasi. Ini menunjukkan, bahwa masih ada celah dalam kebijakan yang perlu diperbaiki agar lebih adil,” ujarnya.

Bagi tenaga pendidik yang menolak penempatan ke daerah terpencil, Anos meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk mengambil tindakan sesuai dengan pernyataan yang telah ditandatangani. 

“Tidak bisa semua ingin ditempatkan di daerah yang mudah dijangkau. Daerah seperti Wetar, Lirang, pedalaman Seram, Binaiya, Kei Besar, dan Kepulauan Aru juga berhak mendapatkan guru yang berkualitas,” katanya.

Anos juga menyoroti keterlambatan pembayaran gaji bagi guru, yang bertugas di wilayah kepulauan terpencil. Ia meminta, agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah ini meskipun terkendala dengan anggaran dan dana transfer.

“Guru-guru di pelosok juga perlu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun kondisi anggaran tidak mudah, kita harus mencari cara, agar mereka tidak menunggu gaji terlalu lama sehingga bisa fokus mengajar dengan bahagia,” jelasnya.

"Pendidikan adalah investasi paling penting bagi kemajuan daerah. Kita sedang membangun masa depan Maluku melalui generasi muda yang kita didik hari ini,” imbuh Anos.